Menguatnya Aksi Kolektif di Tingkat Nasional, Sumatera dan Lokal Respon Cepat Pencegahan dan Penanganan Wabah Covid 19 Sebagai Bencana Nasional yang Mengancam Kerentanan Perempuan

60
  • Pendidikan kritis sebagai upaya penyadaran untuk perluasan informasi pencegahan penyebaran Covid 19

Pendidikan kritis merupakan strategi pengorganisasian perempuan akar rumput yang dilakukan agar perempuan dan forum multistakeholder memperoleh informasi dan kesadaran baru soal covid 19,  serta memastikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Terampil membantu sosialisasi, perluasan informasi, dan terampil membantu upaya-upaya pencegahan penularan virus corona/covid 19; maupun menangani kasus-kasus yang diakibatkan oleh wabah tersebut.

Di Lampung, Serial Pendidikan Kritis Kader OSS&L untuk Pencegahan & Respons Cepat Penyebaran Virus Corona/Covid-19 ini diselenggarakan sebanyak 5 kali baik untuk fasilitator utama (Personil DAMAR), FMS dan serikat perempuan yang ada di 4 Kab/kota. Pendidikan ini 79 peserta (57 pr, 22 lk) terdiri dari 28 FMS, 7 FPM, 34 FKPAR/Kader  Perempuan.

RTL FKPAR Lampung

  • Aktif melakukan upaya untuk pencegahan dan respon cepat baik tingkat keluarga dan desa serta membangun kerjasama dengan desa untuk pencegahan dan penanganan covid 19
  • Pengembangan usaha tanggap darurat dengan pembuatan masker masal, handsanitizer
  • Aktif mendorong warga dan pemerintah desa membuat tempat cuci tangandan desinfektan
  • Terlibat dalam pendataan, verifikasi dan pemantauan bantuan sosial
  • Membangun gerakan perempuan lampung untuk mandiri pangan dengan menggiatkan kader di desa menggunakan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, untuk kader perkotaan menggunakan botol bekas minuman sebagai media untuk menanam sayuran
  • Pendidikan pengenalan ragam aplikasi virtual yang efektif digunakan untuk rapat/diksusi selama pandemi
  • Mendorong inisiasi pemerintah kabupaten-desa membuat/mengeluarkan kebijakan mengenai lumbung pangan.

RTL FMS

  • Bersama Keuskupan Propinsi Lampung membangun gerakan pangan dari pekarangan dengan pengumpulan dan distribusi biji/bibit bakal tanam
  • MUI Propinsi Lampung, tokoh agama dan DAMAR akan membangun groub pengajian virtual mubadalah untuk kesalingan dalam keluarga
  • Kelompok organisasi perempuan muda menjadwalkan diskusi virtual mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dalam masa pandemi
  • Pemerintah desa Batutegi dan Taman Negeri akan mereplikasi metode pendidikan yang dilakukan oleh DAMAR
  • Diskusi Kritis Forum Perempuan Muda bersama jaringan organisasi perempuan muda untuk Pencegahan perkawinan anak terdampak pandemi covid 19

Selama pandemi covid 19, perempuan muda dan anak mengalami kerentanan pada perkawinan anak/dini. Berdasarkan assesment dan analisis bersama perempuan muda dampingan DAMAR, perempuan muda di desa biasanya dihadapkan pada dua pilihan setelah lulus sekolah/putus sekolah yaitu menikah atau bekerja. Hal ini terjadi karena stereotype yang dibangun dimasyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada ranah, peran domestik dan reproduktif. Selama pandemi, perempuan muda terdampak mengalami penghentian kerja baik sektor formal dan informal. Ia terpaksa harus kembali ke kampung halaman dengan resiko kehilangan penghasilan dan kerentanan mengalami perkawinan dini atau perkawinan anak.  Hal ini didukung data Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Januari – Juni 2020 tercatat 266 kasus.

Memberikan informasi dan kesadaran baru perempuan muda untuk menjawab kebutuhan perempuan muda dalam rangka pencegahan perkawinan anak dilakukan bersama Womens March Lampung dengan tema “Debunking Early Marriage : Pelaminan Bukan Taman Bermain Anak”

Diskusi ini melibatkan pembicara lintas jaringan aktifis perempuan diantaranya:

  • Sely Fitriani S.H – Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, “Advokasi dan pencegahan pernikahan dini”
  • Nur Rofifah Bil. Uzm – Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta, “Bagaimana agama menggambarkan pernikahan dini”
  • Tunggal Pawestri – Konsultan Gender Hivos Southeast Asia, “Dampak ekonomi dan kesehatan mental bagi anak korban pernikahan dini dan korban rentan lainnya”
  • Andi Suraidah – Jurnal Sang Pemula Malaysia, “Kaca mata hukum perkawinan anak di Malaysia”

Diskusi ini melibatkan 300 an audience yang melakukan registrasi diantaranya forum perempuan muda, forum komunitas perempuan akar rumput, jaringan organisasi perempuan lokal hingga nasional, organisasi keagamaan, akademisi, mahasiswa dan personal.

Hasil Musyawarah Keagamaan yang menekankan pada pencegahan perkawinana anak:

  • Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang berlangsung pada tanggal 25-27 April 2017 di Cirebon, memutuskan bahwa “hukum mencegah perkawinan anak yang menimbulkan pemudaratan dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakinah adalah wajib” jadi wajib mencegah perkawinan anak karena itu mengandung bahaya.
  • Kemudian pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak. Ini menyasar pada orang-orang dewasa yang berada disekitar anak untuk membantu mencegah terjadinya kawin anak. Pihak-pihak tersebut ialah : Orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
  • Hal yang bisa dilakukan pada anak yang sudah terjanjur mengalami pernikahan, sebagai bentuk perlindungan untuk anak adalah memastikan hak nya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak – hak anak lainnya terutama hak pendidikan, hak kesehatan, pengasuhan dari orangtua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.